Perlu pendanaan bersama untuk menyelamatkan laut yang semakin rusak. Bagaimana mewujudkannya?

Zuzy Anna, Universitas Padjadjaran

Lautan dunia saat ini mengalami perubahan cepat menuju arah yang semakin berbahaya dan tidak berkelanjutan.

Data World Wide Fund for Nature (WWF) menyatakan, selama 1970-2012, populasi laut telah berkurang 49 persen. Padahal, kebutuhan akan makanan dan sumber daya laut semakin meningkat.

Perikanan ilegal, penggunaan alat tangkap yang merusak, pertambangan bawah laut, serta pencemaran lainnya dari berbagai aktivitas baik di darat maupun di laut mengancam kelangsungan biodiversitas sehingga mengurangi kemampuan laut untuk menyerap karbon. Fenomena tersebut pada akhirnya memperparah krisis iklim.

Panel Antar-pemerintah untuk Perubahan Iklim (IPCC) menyatakan, lautan dunia mengalami kejadian ekstrem yang belum pernah terjadi sebelumnya termasuk gelombang panas yang lebih intens. Lautan juga mengalami pengasaman akibat eksploitasi bahan bakar fosil.

Kondisi ini semestinya membuka mata kita untuk lebih gencar melakukan aksi penyelamatan dengan mendorong pengelolaan dan pembangunan laut berkelanjutan. Sayangnya, geliat aksi tersebut terbentur perkara klasik ketersediaan dana.

Riset terbaru tim kami dari berbagai negara yang terbit di jurnal Nature Communications menekankan pentingnya pendanaan dan investasi dari berbagai pihak untuk melawan kerusakan ini, sekaligus menciptakan ekonomi kelautan yang berkelanjutan.

Pendanaan laut amat krusial

Pendanaan menjadi penting mengingat laut adalah barang publik. Aksesnya pun seringkali terbuka untuk umum.

Kondisi tersebut berdampak pada terjadinya fenomena Commonize Cost Privatize Private (CCPP) . Artinya, orang cenderung ingin menikmati keuntungan sendiri dari suatu barang publik. Tapi, jika ada kerusakan, mereka menginginkan biayanya ditanggung bersama. Akibatnya, tidak ada yang mau bertanggung jawab penuh atas kerusakan.

Karena itulah, pendanaan kerusakan laut semestinya menjadi upaya bersama.

Pembiayaan laut dapat menjamin pengelolaan maupun promosi pemanfaatan laut secara berkelanjutan, sekaligus sebagai langkah mengatasi berbagai permasalahan krisis iklim dan kesehatan laut.

Dana dapat digunakan untuk membangun Kawasan Konservasi Laut (KKL), ataupun pembangunan industri perikanan tangkap yang berkelanjutan.

Peruntukan lainnya adalah pencegahan pencemaran laut, peningkatan penggunaan energi bersih pada industri transportasi laut, dan berbagai inovasi lainnya.

Dana dapat dikucurkan secara langsung terhadap upaya-upaya konservasi laut. Ada juga cara lainnya (dapat dilakukan oleh pelaku industri), yaitu dengan memasukkan dampak-dampak ikutan (eksternalitas) yang timbul akibat berbagai kegiatan usaha di laut dalam biaya operasional mereka. Salah satu contohnya adalah penurunan populasi ikan akibat kegiatan sektor usaha perikanan tangkap.

Bagaimana mendapatkan pendanaan tersebut?

‘Pendanaan biru’ bisa diwujudkan melalui iklim investasi yang melibatkan berbagai pihak.

Sumbernya mencakup berbagai instrumen keuangan yang berasal dari perusahaan publik dan swasta, lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, hingga individu.

1. Peran sektor swasta:

Sektor swasta memegang salah satu peranan terpenting. Sebab, mereka memiliki modal untuk mendanai produksi dan teknologi yang lebih berkelanjutan, maupun untuk mengakses pasar baru yang lebih ramah lingkungan.

Misalnya, pengembangan energi baru dan terbarukan dari laut seperti OTEC (ocean thermal energy conversion) merupakan kegiatan yang potensial untuk dikembangkan. Pelaku industri juga dapat mengembangkan transportasi laut ramah lingkungan yang tidak berbasis energi fosil.

Di luar modal perusahaan, masih ada instrumen keuangan lain yang bisa digunakan sektor swasta untuk mendanai ekonomi laut. Beberapa di antaranya termasuk pinjaman dan hibah konvensional, pasar karbon, dan instrumen asuransi. Dana-dana yang bersumber dari ketiga hal tersebut dapat digunakan untuk investasi pada sektor ekonomi kelautan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut membuka jalan pembiayaan untuk sektor ekonomi kelautan berkelanjutan melalui penerbitan dokumen taksonomi hijau pada 2021. Dokumen ini adalah klasifikasi kegiatan usaha yang mendukung perlindungan lingkungan hidup, tindakan mitigasi, maupun adaptasi perubahan iklim.

Berbekal dokumen tersebut, institusi jasa keuangan dapat memprioritaskan pendanaan untuk sektor usaha kelautan yang berkelanjutan.

2. Peran pemerintah dan organisasi non-pemerintah

Pemerintah dapat menggunakan anggaran negara untuk menerapkan kebijakan ekonomi biru melalui berbagai program seperti pengembangan kawasan konservasi laut, sosialisasi ekonomi biru, pembangunan pelabuhan rendah karbon, dan sebagainya.

Organisasi non-permerintah (NGO) juga dapat mengambil peran serupa, sembari memantau pelaksanaan program pemerintah.

3. Peran Sektor Swasta

Perusahaan sektor ekonomi kelautan yang lebih mapan seperti pelayaran, pariwisata, industri perikanan, dan energi kerap mengumpulkan dana publik melalui pasar modal dan investor dengan meningkatkan kapasitas industrinya menjadi lebih hijau.

Sektor swasta juga dapat memanfaatkan dana dari institusi jasa keuangan untuk pengelolaan eksternalitas negatif yang dihasilkan dari industrinya.

4. Peran masyarakat:

Individu masyarakat dapat berperan dalam pendanaan laut dengan membeli saham-saham emiten sektor kelautan yang mematuhi standar dan prinsip lingkungan.

Identifikasi perusahaan sektor/industri hijau dapat mengacu pada dokumen taksonomi hijau yang dikeluarkan OJK. Masyarakat juga bisa mengamati kiprah sektor industri terhadap pembangunan berkelanjutan.

Peran lainnya yang tak kalah penting adalah pembelian produk-produk laut ramah lingkungan dan tersertifikasi. Misalnya, ada lembaga nirlaba Marine Stewardship Council yang menerapkan sertifikasi suatu produk perikanan yang memenuhi standar keberlanjutan.

Tantangan ke depan

Upaya konservasi laut seperti pembangunan Kawasan Konservasi Laut (KKL) membutuhkan pembiayaan yang sangat mahal dan butuh waktu jangka panjang.

Sayangnya, pendanaan ekonomi laut yang berkelanjutan di Indonesia, seperti halnya di negara pesisir berkembang lainnya, masih menghadapi beragam kendala.

Hal ini terjadi karena upaya konservasi laut masih sering dianggap sebagai investasi yang intangible (tidak terlihat) dan tidak memiliki nilai pasar yang menarik.

Di sisi lain, pemerintah malah gencar memberikan subsidi kegiatan ekonomi di laut yang mengancam lingkungan seperti pengolahan energi fosil dan perikanan skala industri yang tidak ramah lingkungan.

Studi juga menemukan pemerintah-pemerintah dunia masih menggelontorkan uang senilai total US$ 22 miliar (Rp 315 triliun) untuk kegiatan perikanan destruktif dan berlebihan.

Laut adalah sumber daya milik bersama (public goods). Masyarakat, termasuk sektor swasta, juga turut bertanggung jawab mengelola laut secara berkelanjutan.

Sektor industri diharapkan dapat memasukkan seluruh biaya kerusakan yang dihasilkan dari industrinya melalui program restorasi ataupun inovasi teknologi.

Sedangkan, pemerintah semestinya menjadi dirigen yang baik dalam ‘orkestra’ upaya-upaya pemulihan kerusakan laut.

Pemerintah, bersama lembaga keuangan, juga perlu mendorong kerangka investasi ekonomi kelautan yang berkelanjutan. Dokumen ‘taksonomi biru’ untuk klasifikasi sektor-sektor usaha kelautan yang berkelanjutan juga perlu dibuat.

Penyusunan kerangka investasi dapat mengacu pada prinsip-prinsip ekonomi biru versi United Nations Environmental Programme (UNEP), yakni Sustainable Blue Economy Finance.

Zuzy Anna, Professor, Faculty of Fisheries and Marine Science; Director SDGs Center UNPAD, Universitas Padjadjaran

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.