Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyatakan larangan kapal kargo berbendera Israel untuk berlabuh di pelabuhan Malaysia dan membatasi kapal tujuan Israel untuk memuat kargo di negara Asia Tenggara tersebut, berlaku segera. Keputusan tersebut berlaku untuk semua kapal yang sedang dalam perjalanan ke Israel.
Anwar secara eksplisit menargetkan perusahaan pelayaran terkemuka Israel, ZIM, dengan mencabut izin sebelumnya yang diberikan pada tahun 2002 bagi kapal ZIM untuk berlabuh di pelabuhan Malaysia. Perdana Menteri menyebut pengabaian Israel terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan dan pelanggaran hukum internasional sebagai katalis tindakan ini.
Pemerintah Malaysia dengan tegas menyatakan, “Sanksi ini merupakan respons terhadap tindakan Israel, melanggar prinsip dasar kemanusiaan dan melanggar hukum internasional karena perlakuan brutal dan pembantaian yang terus menerus terhadap warga Palestina.”
Selain itu, Malaysia memilih untuk melarang kapal berbendera Israel memasuki pelabuhannya dan melarang kapal mana pun yang menuju Israel melakukan operasi kargo di perairan Malaysia. Anwar menyatakan keyakinannya bahwa perdagangan Malaysia tidak akan terpengaruh.
Malaysia, yang tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel, mengambil sikap ini di tengah pemboman besar-besaran dan invasi darat Israel di Gaza, yang mengakibatkan korban tewas dilaporkan hampir 20.000 orang, sebagian besar terdiri dari perempuan dan anak-anak.
Ketika seruan internasional untuk memperbarui gencatan senjata semakin menguat untuk memfasilitasi bantuan ke Gaza, PBB berencana untuk melakukan pemungutan suara mengenai proposal gencatan senjata, mengantisipasi peningkatan upaya bantuan untuk wilayah Palestina yang terkepung.
Diterjemahkan dari situs tn.ai
