Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Volker Turk, menyatakan keprihatinan mendalam mengenai pernyataan baru-baru ini yang dibuat oleh para menteri Israel yang mengusulkan pemindahan paksa penduduk Gaza ke negara lain.
“Delapan puluh lima persen orang di Gaza sudah menjadi pengungsi internal. Mereka punya hak untuk kembali ke rumah mereka,” tegas Turk dalam postingan media sosialnya di X, menyoroti hak-hak dasar orang-orang yang terkena dampak.
Ia menggarisbawahi bahwa hukum internasional dengan tegas melarang pemindahan paksa atau deportasi terhadap orang-orang yang dilindungi di wilayah pendudukan, dan menekankan bahwa hal ini dapat menimbulkan pelanggaran.
Kementerian Luar Negeri Qatar juga “dengan tegas” mengecam pernyataan-pernyataan Israel yang menganjurkan perpindahan penduduk Gaza, mengecam kebijakan-kebijakan seperti hukuman kolektif dan pemindahan paksa.
“Kementerian luar negeri menegaskan bahwa kebijakan hukuman kolektif dan pemindahan paksa yang dilakukan otoritas pendudukan terhadap penduduk Gaza tidak akan mengubah fakta bahwa Jalur Gaza adalah tanah Palestina, dan akan tetap menjadi milik Palestina,” katanya dalam sebuah pernyataan.
Seruan para menteri sayap kanan Israel agar warga Palestina melakukan pengungsian dan pembangunan pemukiman dikritik tajam, karena dianggap sebagai pelanggaran lebih lanjut Israel terhadap warga Palestina dan mengabaikan hukum internasional.
Sementara itu, Menteri Kebudayaan dan Olahraga Israel, Miki Zohar, menolak gagasan warga Palestina meninggalkan Gaza, dan menyebutnya sebagai hal yang tidak realistis meskipun ada aspirasi Israel untuk skenario seperti itu.
Berbicara kepada situs berita Israel Ynet, Zohar menegaskan bahwa membahas masalah ini secara terbuka adalah hal yang tidak realistis, mengingat penolakan yang jelas dari komunitas internasional.
Diterjemahkan dari situs tn.ai
